Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha. Foto : Ist/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha mendorong Menteri BUMN untuk ikut mengawal penyelesaian proyek pembangunan strategis nasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sesuai target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo, yakni akhir tahun 2021. Sementara hingga September 2020, progres pembangunan KCJB baru mencapai 60 persen.

“Karena ada beberapa BUMN yang terlibat dalam proyek tersebut, maka Menteri BUMN mestinya juga ikut mengawal penyelesaian proyek tersebut. Apalagi, Presiden Jokowi menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa beroperasi di akhir 2021,” ujar Toha dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (26/10/2020).

Diketahui, KJCB merupakan proyek yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan China Railway International Co. Ltd.

Di proyek yang diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 90 triliun itu, Indonesia memiliki 60 persen saham di KCIC, dan sisanya 40 persen dikuasai oleh China. Sebesar 60 persen saham Indonesia tersebut diwakili PT PSBI yang terdiri beberapa perusahaan BUMN, antara lain, PT Wijaya Karya (WIKA) yang memiliki saham 38 persen, PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar 25 persen, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII sebesar 25 persen, dan PT Jasa Marga sebesar 12 persen.

Toha menyatakan, dimungkinkan bagi DPR untuk memanggil PT PSBI guna mengevaluasi kinerja penyelesaian proyek tersebut. Sebagaimana diketahui, Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN merupakan mitra kerja dari Komisi VI DPR RI. “Ya bisa kami memanggil PT PSBI untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat), karena mitra kerja Komisi VI salah satunya dengan Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN,” papar Toha.

Apalagi perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT PSBI juga ikut menyetor modal tunai yang penggunaannya tentu mesti ada pertanggungjawabannya, tambahnya. “Intinya, DPR ikut bertanggung jawab agar proyek tersebut tepat waktu sesuai harapan Presiden Jokowi. Jadi, DPR juga perlu mengetahui sejauh mana perusahaan BUMN tersebut terlibat, dan bagaimana perannya,” ucap Toha.

Terkait komposisi direksi PT KCIC yang mewakili BUMN hanya berasal dari PT WIKA, Toha menyatakan, hal itu juga bisa menjadi bahan pertanyaan saat RDP. “Hal itu juga bisa ditanyakan dalam RDP. Niat kami, bagaimana semua perusahaan BUMN terlibat secara sinergi dalam proyek tersebut,” pungkas legislator dapil Jateng V itu. (dep/sf)